Politikus Demokrat-PDIP Disebut Peras Rp 2 M

Politikus Demokrat-PDIP Disebut Peras Rp 2 M

Jumat, 02/11/2012 | 10:49 WIB
JAKARTA - Satu per satu pihak yang pernah â??dipalakiâ?? anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) angkat bicara. Terbaru, perusahaan asuransi pelat merah, PT Jamsostek (Persero) mengakui pernah dimintai Rp 2 miliar pasca Rapat Dengar Pendapat (RDP), antara Jamsostek dan Komisi IX pada Februari 2010. Politikus Partai Demokrat dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berada di balik layar.

Memanasnya kabar upeti ini mendorong Ketua Badan Kehormatan (BK) DPR M Prakosa untuk segera memanggil Menteri Negara BUMN Dahlan Iskan. "Fix (pemanggilan Dahlan Iskan) hari Senin tanggal 5 November jam 10.30 WIB," kata Prakosa, Jumat (2/11).

â??Perangâ?? antara DPR dan BUMN memang makin meruncing karena banyak pihak yang mulai berani mengakui permintaan â??upetiâ?? itu. "Ini saya diperas dengan anggota DPR, anggota DPR sekarang sudah nggak jadi anggota DPR lagi. Itu namanya ETS, dari Fraksi PDIP," tutur Mantan Dirut PT Jamsostek (Persero) Hotbonar Sinaga.

Alasan meminta upeti itu karena ada sebuah investasi Jamsostek yang mengalami pernurunan nilai. Hal itu kemudian dipermasalahkan oleh Komisi IX dan mengacam akan membentuk pansus.

"Dia mengatakan dalam RDP Dirut telah merugikan negara saham Jamsostek di Bank Persyarikatan waktu itu yang nilainya Rp 36 miliar turun dari 20,9% menjadi 9 sekian persen akibat dilusi," tambahnya.

Upaya pemerasan itu terjadi, di sebuah ruang kerja anggota DPR usai RDP. Saat itu, tambah Hotbonar selain ETS ada juga oknum anggota DPR berinisial N dari Fraksi Demokrat dan satu anggota DPR lainnya yang ia lupa namanya.

Namun, yang berbicara terus terang waktu itu adalah ETS, yakni meminta uang hingga Rp 2 miliar untuk dibagi-bagi kepada 40 anggota Komisi IX agar Pansus tidak dibentuk.

Saat dirinya menjelaskan, Jamsostek tidak memiliki alakosi dana sebesar Rp 2 miliar untuk pemberian upeti ternyata sang oknum yang disebut bernisial N dari Fraksi Partai Demokrat itu malah meminta jatah proyek.

"Terus dia (N) minta supaya Jamsostek kasih proyek saja kalau nggak mau kasih duit. Proyek itu artinya misalnya iklan, pengadaan ," tuturnya.

Akhirnya, sang oknum yang disebutnya sebagai makelar di DPR mempertemukan dirinya dengan beberapa rekanan untuk menggarap proyek-proyek di Jamsostek. "Belum sampai ke angka itu, cuma perkenalkan saya, ini Jamsostek kalau mau pasang iklan. Kalau mau bikin advertising. Perusahaannya pokoknya terkenal. Si N itu cuma menjadi makelar," tambahnya.

Hotbonar menilai, dirinya dikenal sebagai sosok yang tidak mau secara langsung menolak menerima ajakan 'kongkalikong'. Namun, ia menjelaskan dirinya yang dikenal sebagai Dirut yang pelit akhirnya ia pun tidak memenuhi permintaan jatah proyek yang diminta sang oknum anggota DPR itu.

"Tapi yang jelas saya dikenal di BUMN sebagai dirut BUMN yang paling pelit nggak pernah keluarin duit termasuk untuk orang BUMN. Saya nggak pernah keluarin duit," pungkasnya.

Hotbonar pun mengaku berinisiatif menawarkan uang Rp 100 juta dari kocek pribadi tetapi malah ditertawakan oleh sang oknum.

"Kalau mau, dari duit saya sendiri. Berapa katanya? Rp 100 juta. Langsung dia bilang sedikit amat sambil tertawa," tutur Hotbonar.

Setelah peristiwa pada bulan Februari 2010 itu, Hotbonar pun langsung berkonsultasi kepada pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Erry Riyana Harjapemengkas. Persoalan yang diributkan oleh Komisi IX tahun 2010 itu, tidak masuk melanggar peraturan.

"Saya lapor ke Erry Riyana Harjapemengkas (KPK), saya ketemu Pak Erry, dia bilang nggak usah khawatir karena bukan kerugian. Nanti you lapor saja ke KPK, terus saya waktu itu di kasih pentunjuk untuk ketemu Pak Handoyo, Deputi Bidang Pengaduan Masyarakat (KPK), terus saya datang keesokan harinya," tambahnya.

Setelah pertemuan di sebuah ruangan anggota DPR Senayan, oknum DPR lainnya bernisial N dari Fraksi Demokrat kemudian mengajak bertemu dirinya di sebuah Hotel di Jakarta untuk meminta sejumlah uang yang disebutkan sebelumnya sebesar Rp 2 miliar. Berkat saran pimpinan KPK, Hotbonar pun tak memberi upeti kepada oknum DPR.

"Pesan pak Erry, kalaupun you sudah menyediakan duit, jangan dikasih sepeser pun, karena kalau bapak kasih, bapak salah. Waktu itu saya nggak bawa duit kan, terus dia tanya, sudah ada tuh duitnya pak Hotbonar? Nggak ada duitnya saya bilang," pungkasnya.

Pengakuan Hotbonar diamini Erry. "Ya benar, dan saran saya agar permintaan serupa itu tidak dipenuhi," kata Erry saat dikonfirmasi, Jumat (2/11). Menurut Erry, tidak hanya Hotbonar yang pernah mengadukan praktik tersebut. Beberapa bos BUMN juga ada yang melapor. Hanya saja, Erry lupa karena sudah terjadi cukup lama.

Upeti Energi

Sebelumnya, Mantan Sekretaris Direktorat Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM), Soekanar, menyebutkan, pihaknya mengeluarkan dana Rp 1,5 miliar agar DPR memuluskan pengesahan rancangan undang-undang yang diajukan kementeriannya.

Pengakuan itu terlontar saat dirinya diperiksa sebagai saksi untuk terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan sistem pembangkit listrik tenaga surya atau solar home system (SHS) di Kementerian Energi, Jacob Purwono dan Kosasih Abbas. "Uang itu untuk pembahasan RUU Energi dan Tenaga Kelistrikan," katanya Rabu ( 31/10).

Soekanar menyebutkan, duit itu diantarkan oleh Kosasih pada dirinya. "Jadi terdakwa dua (Kosasih) datang ke tempat saya menitipkan uang dari terdakwa satu (Jacob)," katanya. Oleh dia, uang diserahkan ke Sekretariat Komisi VII, yang membidangi energi dan sumber daya mineral. Seusai memberikan duit itu, dia pun kembali melapor pada Jacob. "Pak, uang dari Pak Kosasih untuk penyusunan sudah diterima," ucapnya.

Kosasih yang ditemui di sela-sela agenda sidang membenarkan kesaksian tersebut. Menurut dia, duit tersebut digunakan untuk dua kali pembahasan rancangan undang-undang, yakni RUU Energi dan RUU Tenaga Kelistrikan pada 2007. "Itu juga sebagian buat tim, timnya kan banyak, ada dari pegawai juga," ujar dia.

Kosasih mengatakan, aliran duit dari kementeriannya ke DPR tak hanya mengalir sampai di sana. Masih banyak duit-duit lain yang diantarkan pada anggota Dewan. "Masih ada, tapi saya hanya mau menjelaskan yang keluar di fakta persidangan," katanya.ins,tmp

http://www.surabayapost.co.id/?mnu=b...067f89cc14862c

Eks Dirut Jamsostek ngaku sering di-"pajaki" orang Pemerintah

Hotbonar Sinaga/Foto: Ist
Kamis, 1 November 2012 â?? 15:23 WIB
Sindonews.com - Permintaan suap tidak hanya datang dari DPR, tapi juga dari instansi-instansi pemerintahan lainnya. Kenyataan ini diakui oleh mantan Dirut Jamsostek Hotbonar Sinaga. Pihaknya pun menganggap wajar 'permintaan-permintaan kecil' seperti itu.

"Kalau permintaan-permintaan itu si kalau masih wajar, itu saya upayakan untuk saya penuhi. Itu saya anggap sebagai suatu bantuan saja," ungkap Hotbonar Sinaga di Kantor PT RNI, Jakarta, Kamis (1/10/2012).

Hotbonar menjelaskan, permintaan tersebut tidak sama dengan pemerasan. Bantuan sukarela yang diberikannya untuk memenuhi permintaan-permintaan kecil dari berbagai instansi tersebut tidak lebih dari bantuan biasa. "Saya bantu sebagai kawan. Jadi saya anggap bukan sebagai pemerasan," katanya.

Bantuan yang diberikannya, sambung Hotbonar, berasal dari kantong pribadinya. Menurut pengakuannya, tidak banyak yang ia berikan kepada pihak-pihak yang mengajukan permintaan tersebut. "Tapi saya paling-paling ngasinya dari kantong saya 2 juta-3 juta," tutupnya.

Seperti diketahui, belakangan ini isu pemerasan BUMN oleh DPR yang dilontarkan Menteri BUMN Dahlan Iskan sangat menyita perhatian masyarakat. Nyatanya, instansi-instansi lainnya juga tidak bersih dari noda korupsi.

http://ekbis.sindonews.com/read/2012...ang-pemerintah
Quote:
Terlihat kompak semuanya...



Quote:
My Signature


Namaku Bento rumah real estate
Mobilku banyak harta berlimpah
Orang memanggilku boss eksekutif
Tokoh papan atas atas segalanya

Asyik

Wajahku ganteng banyak simpanan
Sekali lirik oke sajalah
Bisnisku menjagal jagal apa saja
Yang penting aku senang aku menang

Persetan orang susah karena aku
Yang penting asyik sekali lagi

Asyik

Khotbah soal moral omong keadilan
Sarapan pagiku
Aksi tipu tipu lobying dan upeti
Woow jagonya