JELANG PILKADA SUMSEL : Potensi Kerugian Negara di Sumsel Mencapai Rp 97 M..

Potensi Kerugian Negara di Sumsel Mencapai Rp 97 M

Potensi kerugian negara berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI yang belum ditindaklanjuti mencapai Rp 97,85 miliar. Kabupaten Muba, Empat Lawang dan Kota Palembang secara berurutan masuk tiga besar dari 15 Kab/Kot di Sumsel.

Hal ini diungkapkan Koordinator Advokasi Anggaran Daerah Seknas Fitra, Hadi Prayitno dalam seminar Pencegahan Korupsi melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD Kota Palembang di Kantor Pemkot Palembang, Kamis (1/11/2012).

Hadi menyebutkan, potensi kerugian di Muba mencapai Rp 21, 15 miliar, Empat Lawang Rp 11,11 miliar dan Palembang mencapai Rp 10,9 miliar. Menurut dia, potensi kerugian negara tersebut merupakan temuan dari BPK RI tahun 2008-2012. Kendati demikian, Hadi menegaskan, ini belum bisa dikatakan indikasi korupsi, karena masih berupa temuan yang belum ditindaklanjuti. Tentu saja pemerintah daerah setempat harus segera melakukan klarifikasi dan koordinasi dengan BPK.

"Statusnya masih potensi kerugian negara, belum korupsi. Jika sudah ditindaklanjuti, tapi belum ada kejelasan, baru bisa disebut kerugian negara atau dugaan korupsi," tegasnya.

Dikatakan, dari sejumlah temuan BPK, umumnya yang masih bermasalah adalah pada bidang pengadaan barang dan jasa. Bidang ini juga dinilai cukup rawan, sehingga Pemda harus lebih cermat mengawasinya.

"Pemkot Palembang sendiri saya nilai sudah cukup baik dengan penggunaan sistem yang diterapkan. Tapi tetap harus ada kontrol atau pengawasan ekstra," tandasnya.

Hadi menyarankan, Sekda, SKPD, dan bagian keuangan terus berkoordinasi dengan BPK agar bisa memberikan masukan kepada Pemkot terkait pengelolaan anggaran. Menurutnya, manajemen pengelolaan keuangan harus diatur kembali dan waktu tindak lanjutnya harus lebih cepat. Sebab, tata kelola keuangan yang baik menentukan arah kebijakan pemerintah.

"Dengan begitu, pencegahan korupsi anggaran daerah dapat ditekan," katanya.

Pada kesempatan itu, Kepala Perwakilan BPKP Sumsel, IGB Surya Negara mengatakan, pembahasan anggaran Pemkot bersama DPRD Kota
Palembang terbilang tepat waktu. Begitu juga dengan dampak evaluasi RKA yang cukup singkat. Namun, dia mengingatkan, singkatnya pembahasan anggaran ini tetap perlu diwaspadai. Sebab, kewajaran dana kegiatan jadi sulit dievaluasi.

Sumber :
http://palembang.tribunnews.com/2012...ncapai-rp-97-m

"wow...menuju Pilkada 2013 baik untuk Walikota dan Gurbernur Sumsel...ternyata APBD juga gak jelas peruntukannya"
duitnya diapke buat apa saja ya...oleh pejabat ????