DPR Tidak Terima Dituduh Perlambat Proses Pembahasan BPIH

Makkah, ON: Anggota Komisi VIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, K.H Muhammad Busro Suhud mengatakan kementrian agama RI selaku operator sekaligus regulator haji, selalu beralasan klasik bahwa jauhnya pemondokan jemaah haji Indonesia dari Masjidil Haram di Tanah Suci akibat keterlambaan DPR RI dalam mengambil keputusan penentuan biaya penyelenggaraan ibadah haji.Alasan keterlambatan itu menurutnya selalu dijadikan dasar pembelaan diri pihak kementrian agama terhadap kualitas layanan pemondokan.

â??Selalu itu yang mereka kemukakan bahwa DPR yang terlalu lambat mengambil keputusan sehingga waktunya tidak tersedia cukup untuk mencari pemondokan terbaik yang dekat dengan pusat kegiatan ibadah haji seperti dekat dengan Masjidil Haram di Makkah.Tapi itu alasan klasik mereka atas ketidakbecusan mereka mengelola haji,â??ujar Busyro disela-sela kunjungan kerjanya di Makkah melihat pemondokan jemaah haji Indonesia yang semakin tahun menurutnya dari sisi kualitas semakin menurut, Rabu (22/10/2012).

Menurut Busyro keterlambatan DPR mengambil keputusan justru disebabkan oleh Mentri Agama sendiri yang tidak pernah menjalankan kewajibannya selama 3 tahun masa jabatannya. â??Sesuai ketentuan aturan perundangan, menteri agama wajib memberikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan haji paling lambat 3 bulan setelah pelaksanaannya. Tapi hal itu selama ini oleh menag tidak pernah dilakukan,â?? tambahnya.

Dirinya pun menegaskan tanpa laporan pertanggungjawaban itu maka tentunya sulit bagi DPR untuk memulai membahas BPIH untuk tahun berikutnya.â??Sekarang bagaimana kita mau membahas BPIH untuk tahun berikutnya kalau laporan pertanggungjawaban yang berisi audit dan segala hal mengenai pertanggungjawaban tidak bisa diberikan?Bagaimana kita bisa punya dasar untuk menentukan BPIH kalau tidak tahu bagaimana pertanggungjawaban keuangannya?,â?? tanyanya.

DPR menurutnya pun seperti me fight a-comply dengan masyarakat terkait hal ini. Satu sisi DPR memiliki kewajiban terkait penentuan BPIH selanjutnya, sementara sisi lainnya, DPR tidak mempunyai dasar untuk menentukan besaran BPIH tanpa laporan sebelumnya.â??Ini yang masyarakat tidak tahu.Kita selalu disalahkan atas lambannya penentuan BPIH. Kita terpaksa menentukan BPIH tanpa dasar pertanggungjawaban karena hal itu harus diputuskan dan dilaksanakan,â?? tegasnya.

Dirinya pun menyayangkan fakta bahwa sejak kepemimpinan menteri agama yang sekarang, jarak pemondokan jemaah Indonesia semakin jauh. Tempat-tempat yang yang tadinya disediakan jemaah Indonesia sudah ditempati negara lain.Ironisnya menurut Busro, tempat-tempat itu dihuni oleh negara-negara seperti India, Pakistan,Bangladesh,negara Afrika.â??Dulu mereka selalu berada dii belakang kita, sekarang kita yang ada dibelakang mereka.Sangat ironis.Kasihan para jemaah haji Indonesia,â?? tegasnya.

sumber