Dahlan Iskan, Dinista DPR, Dipuji Rakyat

Jakarta Gaya khas Menteri BUMN Dahlan Iskan yang sederhana, gesit, dan rajin turun ke lapangan dipuji rakyat. Sayangnya, kalangan DPR justru menista Dahlan.

Dahlan Iskan selama ini banyak turun ke lapangan. Dahlan bahkan menyempatkan tidur dengan masyarakat di Kulon Progo, DI Yogyakarta, saat ikut dalam panen raya. Dahlan juga tak malu membersihkan lantai Bandara Soekarno-Hatta saat dia mendapati lantai bandara internasional tersebut kotor.

"Dahlan yang dikenal dekat dengan rakyat sedang fokus membersihkan mafia di BUMN, kenapa DPR marah, sampai menista Dahlan?" kritik Uchok Sky Khadafi, koordinator Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang selama ini concern dengan penganggaran DPR.

Kalangan Komisi VI DPR yang menjadi mitra kerja Dahlan Iskan memang terus melempar kritik keras menyangkut cara kerja Dahlan Iskan. Cara kerja Dahlan Iskan yang kerap turun ke lapangan dan memangkas birokrasi justru dipandang lebay dan penuh nuansa pencitraan.

Sejumlah anggota Komisi VI DPR bahkan terang-terangan meminta posisi Dahlan Iskan dievaluasi. Kalangan DPR benar-benar menggoyang Dahlan Iskan.

Kini saat Seskab Dipo Alam merilis surat edaran pemerintah agar Kementerian BUMN dan Pemda menghindarkan kongkalikong dengan DPR, kalangan DPR secara umum murka. Dahlan Iskan dituding sebagai orang di balik dikeluarkannya surat edaran tersebut.

Dipo Alam sendiri telah menjelaskan bahwa Dahlan Iskan memang melapor melalui SMS ada direksi BUMN yang mengeluhkan dimintai jatah oleh oknum DPR. Namun Dipo menegaskan bahwa surat edaran yang membuat kebakaran jenggot oknum DPR itu tidak dibuat karena permintaan Dahlan Iskan. Melainkan atas instruksi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Semestinya surat edaran seperti ini dimaknai positif oleh kalangan DPR. Lagipula, kalau memang tidak ada anggota DPR yang merasa bermain, seharusnya anggota DPR tidak merespons berlebihan imbauan itu, apalagi sampai menuding Dahlan Iskan pencitraan untuk Pemilu 2014.

"Seharusnya DPR menyambut dengan senang hati surat edaran itu. Surat edaran itu untuk mengawasi oknum yang sering memalak BUMN untuk kepentingan pribadi maupun parpol. Ini sudah penyalahgunaan wewenang dan seharusnya didukung diteruskan ke jalur hukum," kata Uchok.

Kalangan DPR harusnya melakukan introspeksi diri. DPR harus membenahi diri sembari mengawasi kinerja pemerintah. Kalau ditemukan ada jalan kongkalikong langsund dilaporkan ke penegak hukum.

"Seharusnya anggota DPR melakukan pengawasan bukan hanya kepada anggota DPR sendiri, tapi juga kepada pemerintah. Besok bilang saja, keuntungan BUMN tahun 2014 harus lebih banyak dari 2013 karena sudah tidak ada lagi yang meminta jatah dari BUMN," sindir Uchok.

(van/nrl)

sumber : http://news.detik..com/read/2012/10/...rakyat?9922032